Makalah Pengantar Ekonomi Kelembagaan

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

 

 

 

 

 

 

Makalah disusun dalam Rangka untuk Memenuhi Tugas

Pengantar Ekonomi Kelembagaan

oleh:

   Yandra Azhari/ I34090102

 

 


 

        

         Departemen Sains Komuikasi dan Pengembangan Masyarakat

Fakultas Ekologi Manusia

Institut Pertanian Bogor

2011


KATA PENGANTAR

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, maka makalah Pengantar Ekonomi Kelembagaan ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam makalah ini, penulis menjelaskan berbagai sub bab yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengelola hutan rakyat serta peranan pemerintah dan partisipasi mayarakat dalam menerapkan kebijakan yang dibuat.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen Matakuliah Pengantar Ekonomi Kelembagaan, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari tanpa bantuan dan kerjasama semua pihak, makalah ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

                                                                                                Bogor, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar. Error! Bookmark not defined.

Daftar Isi…………………………………………………………………………………………………..ii

BAB I PENDAHULUAN.. 1

1.1       Latar Belakang. 1

1.2       Rumusan Masalah.. 1

1.3       Tujuan Penulisan.. 2

1.4       Manfaat Penulisan.. 2

BAB II TINJAUN PUSTAKA.. 3

BAB III PEMBAHASAN.. 6

3.1       Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan rakyat  6

3.2       Peranan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang dibuat. 7

BAB IV PENUTUP.. 9

4.1       Kesimpulan.. 9

4.2       Saran.. 9

DAFTAR PUSTAKA.. 10


BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1              Latar Belakang

Kondisi lahan di Indonesia sangat memprihatikan. Pembangunan yang terjadi secara besar – besaran menyebabkan penebangan hutan dan eksploitasi berlebihan terhadap hasil hutan. Pemanfaatan yang dilakukan secara tidak lestari menyebabkan produktifitas lahan menurun berdampak terhadap hasil hutan menjadi tidak maksimal. Dimensi pemanfaatan sumber daya yang terjadi menyebabkan akses pada generasi mendatang dan negara maju untuk dapat berbagi menggunakan SDA yang ada terancam punah. Hal ini membuat masyarakat perlahan sadar akan perlunya pelestarian dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Hutan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung baik untuk kelestarian hayati dan ekosistem di dalamnya serta hasil hutan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Hutan rakyat atau hutan hak adalah hutan alam atau hutan tanaman yang berada di luar kawasan hutan negara yang telah dibebani hak milik secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bupati Sidrap dalam Nurhayati, 2003). Hutan rakyat memberikan keuntungan baik dalam hal ekonomi masyarakat maupun dari segi ekologi, yaitu dapat meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan memacu pembangunan daerah, mengendalikan erosi dan limpasan permukaan, memperbaiki kesuburan tanah, dan menjaga keseimbangan tata air. Tidak hanya dari pihak masyarakat saja, pemerintah juga berpartisipasi nyata agar masyarakat lebih tergerak dan tuntunan dalam hal pelestarian hutan.

1.2              Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan rakyat?
  2. Bagaimana peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan tersebut?

1.3              Tujuan Penulisan

  1. Mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan rakyat
  2. Mengetahui peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang dibuat.

1.4       Manfaat Penulisan

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berminat maupun terkait dengan kajian Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan ini, khususnya kepada:

  1. Bagi civitas akademika, memberikan wawasan serta masukan dalam hal menyikapi kebijakan Pemerintah perihal pengelolaan hutan rakyat.
  2. Bagi masyarakat, memberikan gambaran umum tentang kebijakan pemerintah perihal pengelolaan hutan rakyat serta dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan SDA.
  3. Bagi pemerintah, memberikan masukan dalam menangani masalah eksploitasi SDA.

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kelembagaan dan lembaga memiliki arti yang berbeda. Lembaga adalah aturan dalam suatu kelompok atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antara anggotanya untuk embantu mereka dengan harapan setiap anggotanya dapat bekerja satu dengan yang lain untuk encapai tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984).

Sedangkan kelembagaan suatu tatanan  dan pola hubungan antara angggotan masyarakat dan organisasi yang saling mengikat dan dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh fakto- factor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, atau aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku social serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Seingga terlihat jelas bahawa perbedaan lembaga dengan institusi adalah lembaga sebagai suatu wadah, dan kelembagaan sebagai suatu system yang lebih luas dalam mewadahi.

Dalam kelembagaan, terdapat berbagai konsep penting yang menjadi dasar. Salah satunya dijelaskan oleh peraih Nobel Bidang Ekonomi tahun 1993, Douglas North. North menyusun teori yang disebut ilmu ekonomi kelembagaan. Dalam pidatonya yang berjudul “economic performance trough times” ia menjelaskan :

“Institutions are the humanly devised constraints that structure human interaction. They are made up of formal constraints (rules, laws, constitutions), informal constraints (norms of behavior, conventions, and self imposed codes of conduct), and their enforcement characteristics. Together they define the incentive structure of societies and specifically economies. Institutions and the technology employed determine the transaction and transformation costs that add up to the costs of production.”

Yang maksudnya, ia membagi sebuah konsep kelembagaan menjadi dua, yaitu kelembagaan formal Peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (agreements), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisniss, politik dan lain-lain, baik yang berlaku baik pada level international, nasional, regional maupun lokal. Dan kelembagaan informal  sebagai kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis seperti adat istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan adat, konvensi dan lain-lain. Bersama-sama mereka menentukan struktur insentif masyarakat dan khususnya ekonomi. Dan kelembagan bersama dengan teknologi digunakan untuk menentukan biaya transaksi dan transformasi yang menambahkan hingga biaya produksi. Sedangkan Ostrom (1990) mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya.

Kelembagaan sangat penting dalam penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dalam kasus ini dalah hutan rakyat. Menurut Marfai (2005) Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Selain itu ditemukan fakta mengenai pengembangan hutan rakyat:

“……. hutan rakyat pada umumnya dilakukan

secara perorangan (individual) pada lahan miliknya sehingga tidak mengelompok tetapiersebar berdasarkan letak, luas kepemilikan lahan dan keragaman pola usaha taninya. Pada umumnya petani pemilik hutan rakyat ini tergabung dalam kelompok tani hutan rakyat yang masih sangat sederhana dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat (penanaman, pemeliharaan, penebangan dan pemasaran) ditentukan oleh kebijakan masing-masing keluarga. Untuk menjamin kelestarian hasil hutan rakyat diperlukan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat sehingga terbentuk adanya aturan internal yang mengatur sistem penebangan yang disepakati oleh setiap anggotanya, dan lain-lain.”[1]

Terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai kasus dalam pengelolaan hutan rakyat, operasional rule merupakan instrument pembatas mengenai kapan, dimana, seberapa banyak dan bagaimana anggota sebuah komunitas memanfaatkan sumberdaya alam. Pengawasan (monitoring) terhadap tindakan setiap aktor, penegakan sanksi bagi para pelanggar dan pemberian reward kepada mereka yang taat aturan semuanya diatur dalam operasional rule. Operasional rule berubah seiring dengan perubahan teknologi, sumberdaya, budaya, keadaan ekonomi dll (Ostrom, 1990).

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

3.1         Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan rakyat

Peraturan mengenai pengelolaan hutan terus mengalami perkembangan dari tahun 1957, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 169) tentang Penyerahan urusan bidang kehutanan kepada Daerah Swatantra Tingkat I dengan mengacu pada Pasal 33 Ayat 3 UUD Tahun 1945. Kemudian berkembang pada peratuaran penanaman modal baik asing maupun lokal sehingga banyak yang menanam modal dan terjadi pengeksplotasi secara “suka – suka” sampai dikeluarkannya PP No. 21 Tahun 1970 junto PP No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). Hal ini untuk pengendalian penggunaan hasil hutan. Namun, hal ini tidak bisa mengatasi masalah penebangan liar dan eksplotasi berlebihan. Jalan satu – satunya hanya mengajak partisipasi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk melestarikannya. Dan akhirnya pemerintah membuat peraturan mengenai hutan rakyat pada tahun 2002.

Dalam perkembangannya kemudian, PP34/2002 direvisi menjadi PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Beberapa poin baru penting yang terkandung dalam peraturan pemerintah yang baru ini adalah :

1. Diperkenalkannya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk memberi akses kepada masyarakat pada kawasan hutan;

2. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai wilayah pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari beserta penjabaran detilnya;

3. Dihilangkannya pemberian IUPHHK melalui lelang;

4. Pembentukan lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI dan HTR.

Pengelolaan hutan rakyat dimulai dengan tahap persiapan, tahap penanaman, tahap pemeliharaan ,tahap pemanenan hasil dan yang terakhir analisa hasil telah didukung penuh oleh perangkat kebijakan serta kemantapan kelembagaan yang menanganinya. Keterkaitan seluruh aspek saling berintegrasi satu sama lain demi kelancaran pelaksanaan program ini.

3.2         Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang dibuat

Masyarakat sekitar hutan sangat antusias dengan program hutan rakyat. Selain karena untuk memenuhi kebutuhan, hal ini juga bisa menunjang perekonomian mereka dan mendukung pelestarian hutan. Mereka berpartisipasi aktif dengan mendaftarkan tanah mereka menjadi hutan rakyat. Pemerintah akan memberikan sertifikasi bagi mereka yang mendaftar dan dipermudah segala birokrasi. Kebijakan yang di buat oleh pemerintah ini tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.

Daerah yang berpotensi untuk dilaksanakan program ini memiliki otonomi daerah mengenai pengelolaan hutan rakyat. Pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, pemerintah akan memberikan insentif dalm pengelolaan hutan tersebut. Salah satu contohnya di Tana Toraja. Hutan rakyat di Lembang Turunan merupakan hutan rakyat milik masyarakat Toraja yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kayu – kayuan. Untuk pengelolaannya dipercayakan kepada seorang anggota keluarga yang ditunjuk dan dipercayakan untuk mengelolanya. Kelembagaan lokal seperti Karang Taruna, PKK, Kelompok Dasawisma, Kelompok Tani tidak aktif langsung dalam pengelolaan hutan rakyat di Lembang Turunan, sepenuhnya dilakukan oleh keluarga yang ditunjuk dan dipercayakan untuk mengelolanya. Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta PPL Kehutanan hanya memberikan bimbingan dan himbauan agar masyarakat tetap menjaga kelestarian hutan karena merupakan anugerah Tuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Peraturan daerah yang ada ditaati masyarakat, akan dikenakan sanksi jika melanggar. Sebagai contoh peraturan jika menebang satu pohon harus digantikan dengan menanam sepuluh pohon. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan dikucilkan dari masyarakat dan tidak diperbolehkan menikmati hasil hutan. Sebagian besar program pengelolaan hutan rakyat ini dilakukan di daerah aliran sungai (DAS). Selain karena sistem pengairannya (aliran air tanah akan mengalir ke sungai), penduduk juga mayoritas tinggal di DAS.

Dukungan pemerintah daerah pada program ini tidak sia – sia. Selain meningkatkan pendapatan daerah, lingkungan pun jadi tertata dan SDA juga terlestarikan.  Bencana alam akibat hutan gundul pun dapat ditanggulangi.

 

BAB IV

PENUTUP

 

1.1    Kesimpulan

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hutan rakyat ternyata berdampak banyak terhadap masyarakat sekitar hutan. Adanya aturan yang mengatur dan undang – undang yang jelas mengenai hutan rakyat membuat masyarakat patuh dan antusias dalam menjalan pelestarian hutan. Selain itu, masyarakat sendiri merasakan manfaat dari adanya peraturan tersebut terkait dengan kebiasaan dan adat mereka serta bimbingan dari para tokoh masyarakat. Hal ini didukung pula oleh integrasi dari lembaga – lembaga yang terkait baik formal maupun informal.

4.2  Saran

                         Pemantauan dalam menerapkan undang – undang atau aturan mengenai hutan rakyat harus lebih diperhatikan dan dijalankan dengan sebenar – benarnya. Hal ini harus didukung dari partisipasi pemerintah dalam pelestarian hutan. Karena pada dasarnya, masyarakat menginginkan bukti nyata bukan hanya sekedar teori tertulis yang ada. Hutan rakyat ini juga jangan hanya diterapkan di daerah tertentu, tapi di daerah yang memiliki banyak lahan kosong. Lembaga – lembaga yang ada seperti contohnya kelompok tani, sebaiknya lebih dieratkan dan ditumbuhkannya kesadaran pada individu masing – masing tentang manfaat yang di dapat dari pelestarian hutan bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang besar sehingga dampaknya berkelanjutan dan pelestarian hutan pun dapat terus berlangsung hingga generasi berikutnya.  Penggalakan larangan perusakan hutan pun harus lebih ditegakkan sehingga ke depannya tidak akan ada lagi yang merusak kelestarian huutan sekitar.

           

DAFTAR PUSTAKA

 

Aji, Mukti. 2008. Kebijakan Pemerintah Untuk Pengelolaan Hutan Lestari [internet]. [dikutip tanggal 29 April 2011]. Dapat diunduh dari: http://mukti-aji.blogspot.com/2009/03/kebijakan-pemerintah-untuk-pengelolaan.html

Departemen Kehutanan. 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta: Departemen Kehutanan

Departemen Kehutananan. 2011. Pengelolaan Hutan Rakyat (Belajar dari Pengalaman Kabupaten Ciamis) [internet]. [dikutip tanggal 29 April 2011]. Dapat diunduh dari: http://sim-rlps.dephut.go.id/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=149:pengelolaan-hutan-rakyatbelajar-dari-pengalaman-kabupaten-ciamis&catid=62:berita-kehutanan&Itemid=173

Hadijah. 2011. Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Hutan dalam Otonomi Daerah di Kabupaten Tana Toraja [internet]. [dikutip tanggal 29 April 2011]. Dapat diunduh dari: http://sulawesi.cseas.kyoto-u.ac.jp/final_reports2007/article/23-hadijah.pdf

Hamilton, W. H.  1932. Institution. In E. R. A. Seligman and A. Johnson. (Eds.). Encyclopedia of the Social Sciences. Vol.8

Nur Hayati. 2011. Pola Pengelolaan Hutan Rakyat Pada Lahan Kritis (Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan) [internet]. [dikutip tanggal 29 April 2011]. Dapat diunduh dari: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20946/7/Cover.pdf

Pengelolaan hutan… . 2010. Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Selamatkan DAS. 21 April 2010 [internet]. [dikutip tanggal 29 April 2011]. Dapat diunduh dari: http://vibizdaily.com/detail/nasional/2010/04/21/pengelolaan_hutan_rakyat_lestari_selamatkan_das

Susanto, Hery. 2004. Evaluasi kebijakan pengelolaan hutan rakyat Studi Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur [internet]. [dikutip tanggal 29 April 2011]. Dapat diunduh dari: http://eprints.ui.ac.id/15640/

Williamson, O.E. 1996. The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press


[1] Direktur Bina Perhutanan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial,

Jakarta

Posted on May 22, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: